Berita dana alokasi khusus terkini : Soal DAK, Ketua...

Anggota DPRD NTB Budi Suryata menuding pengelolaan DAK di Dikbud Provinsi NTB tak transparan, hal ini yang kemudian membuat muncul beragam permainan.

Sekda NTB Lalu Gita Ariadi ikut memberi atensi terhadap isu DAK. Dia pun meminta supaya Inspektorat Provinsi NTB turun menelusuri dugaan fee DAK.

Kisruh DAK Pendidikan di Dinas Dikbud NTB membuat kepala dinas pusing hingga tak nyenyak tidur. Isu soal DAK ini terus menggelinding tak berkesudahan.

Hal janggal pada DAK Dikbud NTB berputar kian kencang, keterangan Deddy menyebut PT GNE terlibat dalam urusan penyediaan material.

DAK Dikbud NTB belum berjalan, beredarnya dugaan fee dan permainan dalam penentuan penyedia membuat pengerjaan ini tertunda.

Deddy AZ yang namanya disebut-sebut terus terkait dengan bukti transfer diduga fee DAK di SMAN 1 Jonggat akhirnya angkat bicara, berikut ini penjelasannya.

Polda NTB sudah mendengar adanya dugaan fee proyek DAK yang beredar, tim pun akan menyelidiki proyek bernilai ratusna rupiah ini.

Pekan ini publik di NTB heboh dengan viralnya bukti transfer bertuliskan fee dan nama sekolah. Diduga ini berkaitan dengan DAK bernilai ratusan miliar.

Wakil Sekretaris Partai Demokrat Provinsi NTB Robihatul Khairiyah angkat bicara soal bukti transfer fee senilai Rp75.000.000 SMAN 11.

Nama RK yang merujuk pada Robihatul Khairiyah mengarah pada kader Partai Demokrat Provinsi NTB. Partai ini pun kini disebut dalam pusaran dugaan gratifikasi.

Dugaan fee DAK Dikbud Provinsi NTB terus berlanjut, kali ini ada lagi bukti transfer menyebut fee SMAN 11 Mataram dengan nominal Rp75.000.000.

Dugaan fee DAK Dikbud NTB yang beredar melalui bukti transfer mendapat atensi dari Kejati NTB. Dimungkinkan tim akan turun untuk menyelidiki.

Dugaan fee DAK Dikbud Provinsi NTB terus menggelinding. Bukti transfer fee tersebut menuliskan SMAN 1 Jonggat di Kabupaten Loteng untuk Samsul Qomar.

Ada dua SMK yang mendapat perhatian publik selaku penerima DAK. Satu SMK Ondak Jaya dan satu lagi SMK Al Kahfi, kedua sekolah ini beririsan dengan pejabat.

DAK Pendidikan di Dikbud NTB masih terus dibahas. Anggota DPRD NTB Wirajaya menyebut ada kepala sekolah yang masih bingung dengan pola swakelola tipe 1.