Politikus PAN itu menilai penyusutan adalah pengurangan nilai aset, bukan bagian dari mengurangi pendapatan untuk menutupi.
"Mengapa penyusutan bagian dari beban pendapatan? Harusnya penyusutan bagian dari pengurangan aset," kata Haji Amat.
Pihaknya akan memanggil Direktur PT AMGM Lalu Ahmad Zaini untuk mengklarifikasi penyusutan Rp 41 miliar.
BACA JUGA: Rekomendasi Pemberhentian Dirut PT AMGM, Wabup Lombok Barat: Kewenangan Bupati
"Penyusutan itu bagian dari investasi terhadap suatu barang yang nilainya akan berkurang setiap tahun," terang Haji Amat.
Pihaknya juga menyoroti beban kantor yang nilainya mencapai Rp 9,7 miliar pada 2022.
BACA JUGA: Anggap Dirut PT AMGM Tak Hargai DPRD Lombok Barat, PSI NTB: Buat Perusahaan Sendiri
"Ini juga sangat krusial. Biaya kantor apa? Kita tidak pernah beli kantor," ucap Haji Amat.
Sementara itu, Direktur PT AMGM Lalu Ahmad Zaini belum memberikan tanggapan apa pun kendati sudah dihubungi GenPI.co NTB. (*)
BACA JUGA: Cegah Misi Terselubung Dirut PT AMGM, PSI NTB: Zaini Harus Lepas Jabatan
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
