GenPI.co Ntb - Pernyataan pihak Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (Loteng) yang menuding diintervensi oleh oknum LSM dalam menangani perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dinilai kurang tepat.
Presiden Kasta NTB Lalu Wink Haris menyebut pernyataan tersebut cenderung tendensius dan memicu kegaduhan publik.
Kejari Loteng tidak menyebutkan secara jelas inisial siapa oknum pelaku yang dianggap telah melakukan intervensi dan apa nama lembaganya.
"Apa yang dilakukan oleh Kejari Loteng dengan melempar isu ke publik adalah bentuk playing victim yang memicu ketidak harmonisan antar para pegiat sosial terutama kawan kawan LSM karena tudingan tersebut tidak jelas mengarah ke siapa dan lembaga yang mana," katanya, kepada GenPi.co NTB Minggu (24/7).
BACA JUGA: Terkait Joki Cilik, Ini Harapan Ketua Komisi Pacuan Kuda NTB
Jangan sampai, kata dia, pernyataan blunder seperti itu dilontarkan hanya untuk pengalihan isu dan menutupi kritik publik atas kinerja Kejari Loteng.
Disampaikan, selama ini kinerja Kejari dicap minus oleh banyak pihak akibat ketidakmampuan mereka menyelesaikan perkara-perkara hukum terutama beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat elit di Pemkab Loteng.
BACA JUGA: Disdag Mataram Temui Hiswana Migas Bahas Stok Elpiji Subsidi
"Makna intervensi ini juga harus diperjelas agar tidak multi interpretatif dan diarahkan ke satu pemaknaan saja," ujarnya.
Pihaknya meminta aparat penegak hukum bekerja profesional dan berkeadilan dalam menangani satu perkara hukum.
BACA JUGA: Perhitungan Kerugian IGD RSUD Lotara, Kejati NTB Masih Rahasiakan
"Intervensi yang mengarah kepada tujuan yang lebih baik tentu tidak ada masalah. Yang salah itu jika publik melakukan intimidasi, pengancaman atau pemaksaan kehendak dengan cara yang anarkis dan melanggar hukum," terangnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
