GenPI.co Ntb - Kasus dugaan korupsi alat berat di Kabupaten Bima dihentikan.
Alasan penghentian karena tak cukup bukti ditemukan indikasi korupsi.
"Jadi penghentian penyelidikannya sudah sesuai prosedur," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Kamis (6/1) dilansir dari JPNN.com.
BACA JUGA: Tahun 2021, Datun Kejati NTB Selamatkan Rp 394,2 Miliar
Dalam proses penyelidikannya, Tim Intelijen Kejati NTB sudah mengklarifikasi beberapa pihak.
Diantaranya, pejabat pada Dinas PUPR Kabupaten Bima, serta Setda Kabupaten Bima.
BACA JUGA: Kejati Upayakan Mengembalikan Status Lahan LCC
Awalnya kasus ini ditelusuri dengan dugaan anggaran ganda pada satu kegiatan yang sama.
Jaksa kemudian turun ke lapangan mengecek lokasi kegiatan alat berat dan mendatangi rekanan yang mendapatkan kontrak.
"Disimpulkan proses sewa alat berat ini sudah berjalan dengan benar," ujarnya.
Penyelidikan oleh Tim Pidsus Kejati NTB ini merupakan tindak lanjut dari laporan kelompok masyarakat yang disampaikan pada September 2020.
BACA JUGA: Dugaan Penipuan Oknum Jaksa, Pelapor Mulai Diperiksa
Dalam laporannya, dilampirkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaannya yang ganda untuk satu kegiatan pekerjaan, yakni di Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dan Dinas PUPR Kabupaten Bima.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
