GenPI.co Ntb - Dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Lombok Tengah dialihkan untuk menunjang pendidikan dan kesehatan.
Di lain sisi, kalangan legislatif memiliki tanggung jawab untuk menganggarkan program bagi konstituen di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Ketua DPRD Lombok Tengah Muhammad Tauhid menjelaskan hal tersebut bukan semata-mata keinginannya untuk mengalihkan program.
BACA JUGA: Curigai Laporan Keuangan PT AMGM, DPRD Lombok Barat Sorot Beban Penyusutan dan Kantor
Dia menjelaskan dasar pengalihan anggaran ialah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 tahun 2022 yang mengatur dana alokasi umum (DAU).
Aturan itu diarahkan dalam upaya pemerintah kabupaten memenuhi pendanaan di bidang kesehatan dan pendidikan.
BACA JUGA: Anggap Dirut PT AMGM Tak Hargai DPRD Lombok Barat, PSI NTB: Buat Perusahaan Sendiri
"Saat reses atau menyerap aspirasi konstituen, kami sampaikan apa adanya dengan permintaan maaf dan minta masyarakat bersabar karena program yang lain ditunda," kata Tauhid kepada GenPI.co NTB, Kamis (15/6).
Setelah pihaknya menyampaikan kondisi yang terjadi, konstituen memahami atau menerima alasan.
BACA JUGA: Kasus Narkoba, Nasib Anggota DPRD Lombok Tengah Segera Dibahas
"Alhamdulillah, reses yang saya laksanakan di enam tempat sudah selesai sesuai jadwal yang ditetapkan badan musyawarah (bamus) dari 5-12 Juni," ujar anggota dewan dari dapil Kopang-Janapria itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
