GenPI.co Ntb - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah mendapatkan protes keras dari warga setempat lantaran menjabat sebagai panitia pemilihan kepala desa (Pilkades).
Menurut salah seorang warga Selebung Herman mengatakan, tidak sepantasnya BPD menjadi panitia Pilkades. Hal itu dianggap melanggar aturan.
"Ini sama artinya seorang DPRD merangkap menjadi anggota KPU. Mana bisa seperti itu," katanya, kepada GenPi.co NTB, Jumat (22/4).
BACA JUGA: Belasan Pengacara Protes Polres Loteng karena Kekerasan Amaq Imi
Dia tidak ingin, Pilkades yang digelar Agustus 2022 mendatang dicederai oleh hal-hal yang melanggar aturan. Kinerja panitia dalam menyelenggarakan Pilkades ini haruslah jujur dan baik.
"Kami tidak akan membiarkan Pilkades ini tercoreng dengan pelanggaran aturan," ujarnya.
BACA JUGA: Pilkades di Lombok Tengah Belum Siap Pakai e-Voting
Diharapkan, tranparansi kepada publik harus betul-betul diterapkan untuk menghindari gejolak dikemudian hari.
"Dalam setiap tahapan, masyarakat perlu tahu. Informasi bagian dari hak masyarakat," tegasnya.
BACA JUGA: 10 Desa di Kabupaten Loteng Mendapat Program Sanitasi
Kalau memang BPD bisa menjabat panitia Pilkades, lanjut Herman, jelas-jelas keliru dan masyarakat ingin semua ini berjalan sesuai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
