Berdasarkan pengertian tindak pidana, menurut doktrin hukum pidana, pendapat Van Hammel, Enschede, Simon, Pompe, untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat.
Di antaranya, adanya perbuatan yang melanggar peraturan pidana dan tidak adanya alasan penghapus pidana pada diri pelaku, yang merupakan salah satu bagian dari pertanggung jawaban pidana.
"Dalam kasus Amaq Sinta ini, tidak cukup alasan untuk menyatakannya melakukan tindak pidana hanya dengan alasan perbuatan Amaq Sinta sudah sesuai dengan rumusan pasal 338 tentang pembunuhan," tegasnya.
BACA JUGA: Polda NTB Ambil Alih Kasus Amaq Sinta Sang Pembunuh Begal
Jika demikian, regu tembak yang menjalankan tugasnya sebagai algojo dengan menembak terpidana mati saat pelaksanaan eksekusi bisa juga dijadikan tersangka pembunuhan karena perbuatannya sesuai dengan rumusan pasal 338.
Atau juga, lanjut ahli hukum itu, dokter yang menyuntik, mencabut gigi, melakukan operasi bisa juga menjadi tersangka penganiayaan karena perbuatannya sesuai dengan rumusan pasal 351 ayat 1 KUHP.
BACA JUGA: 8 Fakta Tentang Amaq Sinta Sang Pembunuh Begal
Terhadap kasus Amaq Sinta yang melakukan perbuatannya dengan alasan penghapus pidana yaitu berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, melakukan pembelaan terpaksa dalam posisinya sebagai korban begal.
"Mengacu pada pasal 49 KUHP, maka perbuatannya tersebut belum dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana," jelasnya.
Seharusnya, kata dia, jika Amaq Sinta diyakini memiliki alasan penghapus pidana dengan melakukan pembelaan terpaksa berdasarkan alat bukti yang dimiliki, maka pihak kepolisian harus mengeluarkan SP3.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
