GenPI.co Ntb - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan perhatian khusus terhadap beberapa program di dinas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
KPK memberikan intervensi terhadap keberlangsungan program tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor).
Sekda Lombok Tengah (Loteng) Lalu Firman Wijaya menegaskan, pihak KPK bersama pihaknya sudah melakukan rapat monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi melalui sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi ADD di Desa Puyung, Polisi Tunggu Petunjuk Jaksa
"Ini dilakukan untuk mengetahui secara detail bagaimana langkah-langkah pencegahan korupsi," katanya, kepada GenPi.co NTB Rabu (2/3).
Dijelaskan, ada beberapa penekanan dari KPK seperti terkait pengelolaan aset, pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pengelolaan pajak daerah termasuk perizinan.
BACA JUGA: Korupsi Proyek Dermaga Gili Air Masuk Meja Hijau
"Sesuai tugas pokok dan fungsi dari KPK, ada beberapa dinas yang diintervensi agar melakukan pencegahan tindakan-tindakan korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Loteng Lalu Idham Halid mengaku, KPK sudah menentukan beberapa areal intervensi untuk mencegah kasus korupsi.
BACA JUGA: KPK Bantu Kejati NTB Tangani Kasus Korupsi
Seperti halnya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dengan membuat terobosan dalam mengoptimalisasi pajak daerah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
