“Di Bapenda, kami diminta oleh KPK untuk bagaimana mekanisme pendapatan daerah supaya pendapatan lebih meningkat dan semua ada aturannya," terangnya.
Bahkan, KPK juga akan memantau dan menilai beberapa item atau inovasi yang dilakukan oleh Bapenda.
Dia mengaku, sedikitnya ada delapan areal intervensi yang dilakukan langsung oleh KPK.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi ADD di Desa Puyung, Polisi Tunggu Petunjuk Jaksa
Selain optimalisasi pajak daerah di Bapenda, ada juga manajemen ASN di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait bagaimana manajemen di Desa dan beberapa dinas lainnya.(*)
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
