GenPI.co Ntb - Ombudsman Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima banyak menerima aduan masyarakat perihal jaminan sosial dan pemotongan Program Indonesia Pintar (PIP) sejak 2022.
Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Dwi Sudarsono mengatakan jaminan sosial, pendidikan, dan pertanahan paling banyak dilaporkan.
Pihaknya bisa menyelesaikan sebagian besar aduan masyarakat tersebut dengan pendekatan persuasif.
BACA JUGA: Ombudsman NTB Beri 3 Catatan ke RSUD Praya, Apa Saja?
Dwi mengaku baru-baru ini terdapat 246 laporan yang masuk dan bisa diselesaikan sekitar 200 aduan.
"Yang menjadi keluhan masyarakat soal jaminan sosial ialah data kemiskinan yang belum masuk sebagai penerima bantuan," kata Dwi kepada GenPI.co NTB, Rabu (5/4).
BACA JUGA: Ini Hasil Investigasi Ombudsman NTB Soal RSUD Praya
Sementara itu, laporan persoalan pendidikan ialah terkait pemotongan PIP oleh sekolah dan perguruan tinggi.
"Laporan yang kami terima, pemotongan PIP lebih banyak terjadi di perguruan tinggi," ujar Dwi.
BACA JUGA: Ombudsman NTB Ingatkan Sekolah Tak Lakukan Pungli
Pihaknya menyelesaikan masalah itu secara persuasif dengan meminta perguruan tinggi mengembalikan dana PIP kepada mahasiswa bersangkutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
