GenPI.co Ntb - Lambannya penanganan kasus pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya terus mendapat sorotan publik.
Ketua Kasta NTB DPD Lombok tengah (Loteng) Lalu Arik Rahman Hakim menyayangkan lambatnya penanganan perkara yang sudah bergulir lebih dari satu tahun tersebut.
Arik menilai, penanganan perkara dugaan kasus korupsi di BLUD RSUD Praya terkesan stagnan dan tidak ada progres selain janji - janji pihak Kejaksaan Negeri Praya melalui media untuk segera menetapkan tersangka.
BACA JUGA: Hadapi Musim Kemarau, Begini Pesan dari Sekda NTB
Kasus yang diduga berawal dari laporan atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Unit Transfusi Darah RSUD Praya kemudian berkembang menjadi kasus penyalahgunaan anggaran di BLUD RSUD Praya.
"Ini bukan cuma lambat tetapi juga terkesan tidak fokus pada satu persoalan utama yang harus dituntaskan," katanya, kepada GenPi.co NTB Senin (1/8).
BACA JUGA: Lalu Manambai Abdul Kadir, Orang NTB yang Banggakan Indonesia
Pria asal Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut itu mengungkapkan, dugaan keterlibatan dan pelibatan oknum elit di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng jangan dijadikan alasan oleh pihak kejaksaan negeri Praya untuk memperlambat semua proses.
"Publik sudah muak dengan semua proses penanganan perkara yang terkesan penuh intrik dan skenario ini," ujarnya.
BACA JUGA: Pemprov NTB Usulkan Alat Pemadam Kebakaran Terapung ke BNPB
Upaya pihak kejaksaan mengalihkan permintaan audit dari BPKP Provinsi NTB kepada Inspektorat Loteng saja sudah memberikan indikasi adanya upaya melindungi oknum tertentu di jajaran elit birokrasi Pemkab Loteng.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
