Disampaikan, pemerintah pusat sendiri telah melakukan pemetaan setelah terbitnya surat edaran penghapusan honorer dan ditentukan 187 jabatan fungsional.
"Lewat jalur ini para honorer bisa diperjuangkan. Kami juga mendorong dinas terkait aktif melakukan pendekatan ke pusat untuk mendapatkan kuota jalur P3K sesuai kebutuhan," kata Wardihan.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Loteng Yasir Amrillah menegaskan, ada 2556 Nakes yang dapat diperjuangkan menjadi PPPK yang terdata dalam data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Si-SDMK).
BACA JUGA: Cerita Guru Honorer yang Nyambi Sewakan Alat Pendaki Gunung
Tinggal saat ini bagaimana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mau atau tidak menitipkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menggaji PPPK.
"Jika memang memungkinkan maka 1884 honorer yang sudah di SK-kan ini bisa diperjuangkan," terangnya.(*)
BACA JUGA: Pencairan BPNT di Loteng, Begini Kata Dinas Sosial
Lihat video seru ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
