Yang mengherankan lagi, kata dia, begitu mengkritisi MXGP ini mengapa pejabat Pemprov NTB yang kepanasan, harusnya yang menjawab dan mengklarifikasi adalah perusahaan itu sendiri.
"Saya melihat Gubernur NTB di akun Facebooknya mengklarifikasi pernyataan saya di media dengan menyebut pergerakan ekonomi. Ya, kalau swasta jelas keuntungannya untuk perusahaan itu sendiri," ujarnya.
"Mana ada perusahaan swasta tidak bicara keuntungan. Baru kali ini saya dengar swasta bicara kepedulian terhadap masyarakat," terangnya.
BACA JUGA: Gedung Perpustakaan, Pusat Beri Pemkot Mataram Rp11 Miliar Mil
Dia pun bingung dengan sejumlah pejabat di Pemprov NTB yang seolah menyerang dia balik hanya karena mempertanyakan kejelasan sumber dana dan peruntukannya untuk apa.
"Orang-orang itu sudah dicuci otaknya sama Pemprov NTB ini. Kecuali, event ini dijalankan sama pemerintah ya tidak masalah. Untung saja saya angkat masalah ini agar terang benderang," terangnya.
BACA JUGA: Stabilkan Harga, Disdag Mataram OP Minyak Goreng
Dia memberikan pandangan, beda halnya dengan event MotoGP yang terselenggara di Sirkuit Mandalika. Kalau itu sudah jelas gaungnya Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Dorna.
"Uangnya mau dibuang ke laut pun itu tidak masalah karena CSR-nya jelas," tegasnya.
BACA JUGA: BI NTB Libatkan UIN Mataram Kampanyekan Produk Halal
Najam pun menyebut, banyak yang tak paham duduk persoalan. Dia pun akan buka-bukaan terkait dasar aturan apa saja yang diduga dilanggar dalam gelaran MXGP Samota ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
