GenPI.co Ntb - Anggota Komisi I DPRD NTB Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM, Najamuddin Moestafa, menyoroti kesimpangsiuran data tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, yang dinilai tidak valid dan menyedot anggaran hingga Rp17 miliar.
"Saya cek ada ketidaksinkronan data antara BKD dengan di BPKAD. BKD menyebutkan data honor daerah kita itu ada 6.018 orang, sedangkan BPKAD ada 11 ribu lebih. Jadi, mana data yang benar antara dua instansi ini," katanya dilansir dari Antara.
Dijelaskan, kesimpangsiuran atau ketidaksinkronan data ini jelas menimbulkan pertanyaan.
BACA JUGA: Kapal Mati Mesin di Selat Lombok, Tim SAR Selamatkan Puluhan Bule
Sebab ada dana sebesar Rp17 miliar yang harus dianggarkan melalui APBD untuk honor 11 ribu lebih tenaga honorer daerah (honda) tersebut setiap tahun, sedangkan data honda di BKD berjumlah 6.618 orang saja.
"Ini kan aneh. Yang terdata di BKD itu 6.618 orang. Tapi yang dianggarkan Rp17 miliar untuk 11 ribu orang. Lalu 5.000-an lagi ke mana sisanya. Jangan dibiarkan begini. Jangan-jangan nanti 5 ribuan itu fiktif. Jangan-jangan, ya," ucapnya.
BACA JUGA: DPD Projo NTB Nilai AHY Layak Pimpin Indonesia
Oleh karena itu, terhadap persoalan tersebut mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB itu minta untuk disikapi segera, terutama oleh Gubernur NTB agar memerintahkan BKD-BPKAD menyinkronkan data.
"Saya minta kepada Gubernur segera turun tangan memerintahkan BKD dengan BPKAD menyinkronkan data. Ini penting," tegas Anggota DPRD NTB dari Dapil Kabupaten Lombok Timur ini.
BACA JUGA: Tok, Mataram Naikkan Target Pajak Hotel dan Restoran
"Karena kalau sekarang Gubernur tidak mau dikatakan ada tenaga honda fiktif, ya segera sinkronkan data itu," katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
