Strategi penanganan konflik yang nantinya akan dikembangkan oleh pemerintah melalui satgas terpadu dapat mencakup tiga kerangka regulasi.
Pertama, perihal regulasi kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan bagaimana upaya dalam pencegahan konflik.
Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik yang meliputi upaya pemberhentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia maupun harta benda.
BACA JUGA: Polda NTB Tuntaskan Kasus TPPO Turki
"Untuk yang ketiga, kaitannya dengan penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa atau proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi," ujarnya pula.
Saran itu telah disampaikan kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Brigadir Jenderal TNI Lalu Rudy Irham Srigede, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, perwakilan jaksa serta tokoh masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.(*)
BACA JUGA: Di Desa Mareje, Gubernur NTB Ajak Warga Jaga Kondusifitas Daerah
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
