GenPI.co Ntb - Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) secara perlahan mulai merealisasikan janji politiknya.
Salah satu dari sekian banyak janji politiknya adalah pengadaan kendaraan dinas (Randis) bagi Kepala Dusun (Kadus).
Namun, yang menjadi sorotan adalah tidak meratanya Kadus yang mendapatkan randis tersebut.
BACA JUGA: Pendukung Ridwan Kamil Deklarasi di Loteng
Pasalnya, randis yang akan direalisasikan sedikitnya 30 persen untuk masing-masing desa.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Loteng Legewarman mengatakan, pengadaan randis bagi Kadus merupakan kebijakan yang dipaksakan.
BACA JUGA: Inspektorat Loteng Luruskan Tak Mengaudit Kasus RSUD Praya
Dia menilai, pengadaan randis tersebut bukan program yang bersifat urgen.
"Pengadaannya bisa ditunda sampai APBD memungkinkan," katanya, kepada GenPi.co NTB Senin (18/4).
BACA JUGA: Inspektorat Sebut Audit RSUD Praya Sudah Diterima Kejari Loteng
Jika kondisi APBD sudah memungkinkan, kata politisi PBB itu, maka pengadaan randis Kadus bisa dilakukan secara menyeluruh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
