Sebaliknya, jika penawarannya tidak sesuai pihaknya mengaku sudah memikirkan jurus pamungkas, yakni penguasaan lahan atau eksekusi.
Sesuai putusan PK pada poin enam, pihaknya akan mengosongkan objek sengketa bersama aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian.
Namun, jika permohonan eksekusi tidak dijalankan, penguasaan lahan akan dilakukan dengan melibatkan aksi massa.
BACA JUGA: MA Kabulkan PK Umar Atas Lahan Hotel Pullman
"Kami sudah siapkan ribuan massa untuk melakukan penguasaan atas haknya," ujarnya.
Sebelum itu terjadi, pihaknya berharap ITDC menyelesaikan kesepakatan sampai 17 Februari sebagaimana hasil kesepakatan di Pengadilan Negeri Praya.
BACA JUGA: Alhamdulillah, MotoGP Mandalika Gairahkan Pelaku Usaha Hotel
Beberapa waktu lalu, lanjut Umar, sejumlah pihak sempat menawarkan agar pembayaran dilakukan setelah gelaran MotoGP.
Namun menurutnya, selain memakan waktu, penawaran tersebut juga berpotensi merugikan dirinya.
BACA JUGA: Pemilik Penginapan Menolak Ada Pergub Soal Tarif Hotel
“Sudah banyak investor yang mau bayar, tapi saya tolak karena menghormati ITDC," terangnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
