"Pemahaman kami tentang hukum rendah sekali," ujarnya.
Pihaknya mengaku, siap menjalankan kerja sama ini demi kelancaran pembangunan di Lombok Tengah.
Pathul menyampaikan, semakin maju suatu daerah maka semakin banyak suatu persoalan.
Maka persoalan itu harus diminimalisir dengan adanya kerja sama dengan semua pihak.
Hal ini, penting sebagai bentuk sinergitas penyelenggaraan pemerintahan agar cepat dan tepat.
Penandatanganan kerja sama ini dapat berfungsi untuk mengontrol kinerja aparatur daerah agar terhindar dari jeratan hukum.
"Kami mengakui, pemahaman hukum di bidang perdata dan tata usaha negara masih kurang," ujarnya.
Dengan sinergi ini, diharapkan dapat dimanfaatkan seluruh perangkat daerah untuk berkonsultasi, bertanya dan berkoordinasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
