GenPI.co Ntb - Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Lalu Atharifatullah mengatakan, ketegasan Gubernur Zul nampak setelah Pemprov NTB akhirnya memutuskan kontak kerjasama pengelolaan lahan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).
"Ketegasan ini membuat sengkarut aset Pemprov NTB atau lahan PT GTI yang sekian puluh tahun terkatung-katung, akhirnya bisa terurai di era kepemipinan Gubernur Zulkieflimansyah. Ini patut diapresiasi," katanya melalui rilis, Senin (17/1).
Dikatakan, ketegasan Pemprov NTB memutus kontrak kerjasama dengan PT GTI juga tak mengabaikan nasib masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan di asset Pemprov seluas 65 hektare tersebut.
Menurutnya, dengan pola kerjasama bersama masyarakat, gubernur telah membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk tetap bisa menempati lahan dengan pola sewa.
"Sisi humanisme-nya, masyarakat yang tadinya menguasai lahan eks GTI itu tidak diusir paksa, melainkan diberikan akses untuk tetap berusaha dan menempati lahan dengan pola sewa,” katanya.
“Biaya sewanya pun ditinjau dari jenis usaha, bahkan untuk masyarakat kecil dan kurang mampu justru tidak dipungut apa-apa. Ini luar biasa," sambungnya.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi keputusan yang saling menguntungkan, baik bagi Pemprov NTB selaku pemilik lahan, masyarakat, dan juga para investor di Gili Trawangan.
Masyarakat dan investor tetap bisa menempati lahan dan membuka usaha, sementara Pemprov NTB juga mendapatkan kontribusi untuk PAD.
"Saat masih dikelola PT GTI kan, puluhan tahun Pemprov bisa dibilang nggak dapat apa-apa," katanya.
Pujian dan apresiasi yang sama juga datang dari Ketua Pertahanan Idiologi Syarikat Islam (PERISAI) Nusa Tenggara Barat, Parwadi.
Dikatakan, sikap soft dan humanis yang ditunjukan Gubernur Zul, terutama dalam menangani dugaan adanya oknum masyarakat yang telah menjual atau menyewakan lahan milik Pemprov NTB ke pihak lainnya tanpa hak.
"Kita lihat di status facebook Gubernur Zul kemarin. Bahwa untuk oknum masyarakat yang sudah terlanjur menjual atau menyewakan lahan itu diajak berkomunikasi untuk penyelesaian terbaik. Padahal Pemprov bisa saja menggiring masalah ini ke ranah pidana, tetapi opsi itu tidak diambil demi masyarakat," katanya.
Pemuda yang sedang kuliah pascasarjan di salah satu universitas swasta di Jakarta ini mengatakan, hal tersebut menunjukan bahwa gubernur menyadari sebagian besar masyarakat menjadi korban dalam sengkarut lahan GTI yang puluhan tahun terjadi.
Sehingga apa yang mereka lakukan lebih kepada karena tidak paham dan tidak mengetahui aturan yang ada.
Pendekatan Pemprov NTB yang tegas namun humanis di Gili Trawangan, juga diambil demi citra pariwisata di pulau eksotis itu sendiri.(*)