GenPI.co Ntb - Ratusan kontraktor yang mengerjakan proyek fisik pada 2022 belum juga mendapatkan pelunasan haknya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Salah satunya ialah Rahmatullah Jayadi. Dia mengaku mengerjakan proyek dengan nilai Rp 2 miliar dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
"Kondisi sekarang ini ratusan kontraktor belum dibayar atau dibayar sebagian," katanya, Senin (27/2).
BACA JUGA: Cegah Abrasi Pantai Mapak, Ini Langkah Pemprov NTB
Menurut Rahmatullah, para kontraktor baru mendapatkan 25-30 persen dari pagu anggaran masing-masing proyek.
"Jumlah itu tentu tidak akan menutupi cost tenaga kerja," ucap Rahmatullah.
BACA JUGA: PT BAL Ditutup, Nasib Warga Kasihan, Solusi Pemprov NTB Apa?
Wakil Ketua Kadin Lombok Timur itu mengungkapkan pembayaran proyek selalu ditunda dalam tiga tahun terakhir.
"Proyek pada 2020 dibayar 2021. Untuk 2021 dibayar 2022. Proyek pada 2022 sampai sekarang belum dilunasi," sebutnya.
BACA JUGA: Pemilik Lahan di KEK Mandalika Kirim Data ke Pemprov
Pihaknya pun tidak bisa lagi berbicara keuntungan. Sebab, keuntungan habis untuk bayar bunga bank.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.jpeg "Orang Kuat - JPNN.com")
