"Untuk itu, kami minta pemerintah atau dinas terkait aktif mengevaluasi petugas di lapangan," tegasnya.
Kelan juga mengungkapkan, tidak setuju dengan pemotongan TPP ASN untuk membayar PBB.
Menurutnya, ada cara yang lebih bijak dilakukan tanpa harus melakukan pemotongan TPP.
Sebelumnya, Kepala Bappenda Lombok Tengah Jalaluddin, menyebut sedikitnya 3,012 ASN belum bayar PBB.(*)
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
