Menurut dia, sejak awal baiknya pilih metode lewat penyedia karena nilai proyek cukup besar.
"Proses sudah jalan. Kalau balik dari awal maka memakan waktu. Sementara tahun anggaran tinggal beberapa bulan lagi dan barangnya ini harus cepat ada biar bisa cepat dimanfaatkan," paparnya.
Jadi saran Ramli, pilihannya saat ini adalah melibatkan unsur masyarakat dalam pengawasan atau sering disebut monitoring partisipatif.
BACA JUGA: DAK Pendidikan, Swakelola Tipe 1 Rawan, Gubernur NTB Harus Bersikap
"Ini juga nanti bisa jadi model dalam menguatkan Open Government, apalagi Provinsi NTB salah satu anggota Open Government Partnership," urainya.
Dengan begitu, setidaknya akan membantu mencegah di pelaksanaan.Secara aturan juga sudah diatur di Permendikbud pedoman pengelolaan DAK.(*)
BACA JUGA: Pandangan Fitra NTB Terhadap DAK Dikbud Sejalan dengan Temuan di Lapangan
Kalian wajib tonton video yang satu ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
