GenPI.co Ntb - Pemerintah Provinsi NTB, harus segera mengambil langkah atas mencuatnya dugaan permainan saat proses perencanaan dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Meski pengerjaan belum terjadi, pusaran permainan kongkalikong kental terjadi. Bukti transfer bertuliskan fee dan nama sekolah di antara indikatornya.
Pun begitu, dengan peran penanggung jawab tiap kabupaten dan kota. Suplier pun diduga, memberikan komitmen supaya mendapat ruang menggarap SMA maupun SMK.
BACA JUGA: DAK Pendidikan, Swakelola Tipe 1 Rawan, Gubernur NTB Harus Bersikap
Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ramli menyarankan, Inspektorat melakukan audit dan disampaikan hasilnya untuk membangun kepercayaan publik.
"Dugaan permainan yang terjadi saat perencanaan DAK ini perlu dilakukan audit Inspektorat," katanya, kepada GenPi.co NTB Senin (15/8/2022).
BACA JUGA: Pandangan Fitra NTB Terhadap DAK Dikbud Sejalan dengan Temuan di Lapangan
Ramli menilai, hal yang paling mungkin dilakukan dalam pengerjaan DAK ini adalah lewat tender.
Hanya saja, karena proses sudah jalan maka sistem paling mungkin dibangun, untuk mencegah permainan di pelaksanaan adalah melibatkan publik di pengawasan.
BACA JUGA: Kritik Pedas DAK, Fitra : Ajang Bagi-bagi Kue Kepada Oknum
"Untuk mengganti sistem swakelola tipe 1 ini sepertinya tidak bisa dan lewat penyedia yang mungkin," ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
