Rupanya letupan ini, berlanjut dan geser ke Lombok Tengah termasuk Mataram. Pemicunya, potongan bukti transfer bertuliskan "fee".
Menurut dia, kenapa sudah mengambil fee, itu semua karena setelah berjalan proyek kecil kemungkinan dimainkan.
Lantaran sistem swakelola tipe 1 ini, proses pembayaran langsung ke rekening orang yang mengerjakan atau pemilik barang sesuai progres pembangunan.
BACA JUGA: Pandangan Fitra NTB Terhadap DAK Dikbud Sejalan dengan Temuan di Lapangan
Selain itu, disampaikan juga soal keterlibatan sebuah perusahaan dalam DAK ini dengan nilai cukup fantastis.
Agar tidak kelihatan bermain, perusahaan ini mengambil proyek di Pulau Sumbawa dengan nilai berkali-kali lipat.
BACA JUGA: Kisruh DAK, Zulkieflimansyah Panggil Kadis Dikbud NTB
Sumber Media ini pun, membeberkan nama-nama PJ di setiap wilayah tersebut.
Beberapa disinyalir, memiliki aktivitas sebagai ASN, namun kerap membawa diri sebagai staf khusus di Pemprov NTB.
BACA JUGA: Begini Modus Oknum di Dinas Dikbud Pungut Fee, Bang Zul : Laporkan Kalau Ada yang Begitu
Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
