Tiap kabupaten dan kota memiliki semacam koordinator. Tugas mereka memastikan bila suplier atau penyuplai dapat masuk ke sekolah tersebut.
Sejumlah nama pun dengan gamblang disebutkan. Bila penangung jawab ini berani seperti ini, kata dia, bukan tanpa alasan.
Ada garansi dari oknum di Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk mengambil fee proyek kepada beberapa suplier.
BACA JUGA: Ngeri, Soal DAK Dikbud, Anggota DPRD NTB Ini Sebut Ada Oknum Dinas Bermain
Jaminannya jelas, nanti akan dapat menyuplai material untuk DAK fisik tersebut.
Ramli menyebut untuk memperjelas posisi para penerima fee yang sudah diketahui publik ini, bisa dilacak siapa para penerima dan pengirimnya.
BACA JUGA: Soal DAK, Ketua Demokrat NTB : Buka Kotak Pandoranya!
"Praktek ini menurut kami memang tidak bisa dikategorikan suap atau gratifikasi. Tapi tindakannya dapat jadi petunjuk awal untuk APH menelisik pengelolaan DAK Dikbud NTB," imbunnya.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah pun mendorong soal temuan-temuan terkait DAK supaya segera dilaporan ke aparat penegak hukum (APH).(*)
BACA JUGA: Terkait SMK Ondak Jaya, Ikhwan : Itu Diajukan Sebelum Saya Jadi Kabid
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
