Mumpung semua belum terlambat, saran dia, baiknya dikembalikan saja sistem ini ke swakelola sebelumnya yang dikelola langsung sekolah dan komite sekolah.
"Dengan sistem swakelola saat ini, saya pun curiga ini dijadikan ruang permainan bagi oknum di Dikbud," ucapnya
Ditegaskan juga apabila sistem swakelola tipe 1 ini diganti maka akan terlihat orang-orang yang sudah bermain.
BACA JUGA: Soal DAK, Ketua Demokrat NTB : Buka Kotak Pandoranya!
"Dengan situasi saat ini tentu masih memungkinkan untuk mengganti sistem ini. Selain itu, di sana akan terlihat orang-orang yang bermain dalam pusaran DAK ini," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan mengaku sampai tidak bisa tidur karena persoalan keributan DAK yang terjadi. Terlebih, banyak beredar bukti transfer yang diduga fee DAK.
BACA JUGA: Terkait SMK Ondak Jaya, Ikhwan : Itu Diajukan Sebelum Saya Jadi Kabid
Padahal, kata Furqan, DAK ini masih pada tahap perencanaan dan sedang dilakukan proses verifikasi supplier oleh PPK.
Selain itu, disampaikan juga bahwa anggaran untuk DAK ini saja masih di Jakarta.
BACA JUGA: Tegas, untuk Pengerjaan DAK, Begini Permintaan Inspektorat NTB
"Pikiran saya terganggu dengan persoalan ini. Namun bagaimanapun juga ini menjadi semangat kami untuk bekerja lebih maksimal lagi dan sebagai bahan evaluasi," katanya, saat konperensi pers di Kantor Gubernur NTB Senin (8/8).(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
