"Ini modus umum sebenarnya. Kami menduga tidak hanya di Dikbud," tegasnya.
Ditegaskan Ramli, untuk memperjelas posisi para penerima fee yang sudah diketahui publik ini, bisa dilacak siapa para penerima dan pengirimnya.
"Praktek ini menurut kami memang tidak bisa dikategorikan suap atau gratifikasi. Tapi tindakannya dapat jadi petunjuk awal untuk APH menelisik pengelolaan DAK Dikbud NTB," terangnya.
BACA JUGA: Dugaan Permainan Fee DAK, Sekda NTB Minta Inspektorat Bergerak
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan dalam konperensi pers yang digelar di Kantor Gubernur NTB menyebut sistem swakelola tipe 1 untuk memberdayakan produk dan pengusaha lokal.
Di mana sebelumnya, Provinsi NTB tidak pernah memakai sistem tipe satu.
BACA JUGA: Kisruh DAK, Kepala Dinas Pusing, Sampai Tak Dapat Tidur Nyenyak
"Penggunaan swakelola tipe 1ini atas saran dari Presiden RI Joko Widodo saat melakukan rapat di Bali," jelasnya.
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
