Ditegaskan, jika ada oknum kepala sekolah yang bermain dan tidak tertib pada aturan agar ditindak.
Disampaikan juga, karena program ini belum dimulai, jika ada pemberitaan yang merugikan daerah dan terkesan tidak mengindahkan kaidah jurnalistik agar dilaporkan ke lembaga terkait.
"Sesuai saran inspektorat, penguatan sistem pengendalian internal harus diperkuat," ungkapnya.
BACA JUGA: Dugaan Permainan Fee DAK, Sekda NTB Minta Inspektorat Bergerak
Pada Senin (9/8) Komisi V DPRD Provinsi NTB mengklarifikasi kepada Dikbud NTB.
Ketua Sidang Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan spekulasi dan mekanisme rekrutmen baik dari rekrutmen anggota fasilitator, supllier, maupun masalah dana fee yang beredar di masyarakat.
BACA JUGA: Konsep Industrialisasi, Begini Langkah dari Gubernur NTB
Apabila program fisik ini dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah di tetapkan, maka pihaknya mendukung penuh sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur.
Diingatkan, jangan ada kompromi internal di Dikbud NTB karena uang yang dikelola itu uang rakyat sehingga dibutuhkan kehati-hatian.
BACA JUGA: Hendra Sudrajat, Dilantik Sebagai Ketua Dewan PDPI Provinsi NTB
Jangan sampai, lanjutnya, dari pusat mengatakan, NTB diberikan kepercayaan kenapa tidak bisa diamankan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
