Dalam penelusuran GenPi.co NTB memang sistem swakelola tipe 1 ini membuat kepala sekolah bingung, selain penyuplai bahan baku untuk pengerjaan fisik harus didaftarkan, hal lain yang membuat bingung adalah pola pengerjaan.
Bahkan, dalam hitungan sekolah, bila anggaran tersebut diberikan kesempatan bagi sekolah melakukan swakelola sendiri dapat membangun ruang kelas lebih banyak.
Disinggung mengenai sekolah yang jumlah siswanya sedikit namun mendapatkan DAK untuk pembangunan ruang, Wirajaya menyebut akan kembali mengeceknya ke lapangan.
"Kami belum turun ke semua sekolah. Adapun informasi ada sekolah yang siswanya sedikit kemudian mendapat DAK untuk pembangunan ruang kami perlu turun ke sana," urainya.
Jika memang keadaannya seperti itu, maka pihaknya akan segera koordinasi dengan dinas terkait untuk menanyakan dasarnya mendapatkan bantuan.
"Intinya kami akan terus mengawasi persoalan ini. Sementara ini, sekolah yang kami kunjungi dirasa sudah tepat sasaran," aku politisi Partai Gerindra ini.
Adanya sekolah dengan jumlah siswa sedikit namun mendapatkan bantuan DAK sebelumnya dilontarkan anggota DPRD Provinsi NTB lainnya Najamuddin Moestofa.
Dikatakan, ada sejumlah sekolah yang semestinya tak mendapat bantuan DAK justru mendapat bantuan. Politisi PAN ini pun mensinyalir ada dugaan main mata sehingga sekolah tersebut mendapat bantuan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
