"Ada apa sebenarnya. Di saat DAK untuk pendidikan di NTB naik dua kali lipat, sistem swakelolanya langsung diubah ke tipe 1," herannya.
Dia menyarankan, mengapa tidak menggunakan tipe sebelumnya yaitu sistem swakelola tipe 3 yang tidak menimbulkan pemikiran negatif seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Sistem swakelola tipe 3 tidak melanggar juklak juknis pelaksanan DAK untuk pendidikan tahun 2022," terangnya.
BACA JUGA: Wow, Anak Baru 3 Bulan, Sylvia Frully Mau Melahirkan Lagi
Dia menduga, DAK untuk pendidikan yang menggunakan sistem swakelola tipe 1 diterapkan untuk mempermudah penunjukan langsung terhadap orang-orangnya. Baik itu perorangan ataupun UD.
Ditegaskan, masyarakat berhak tahu terkait arah uang tersebut dan harus tahu bahwa betapa pedulinya pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di NTB.
BACA JUGA: Peningkatan Covid-19, Satgas Minta Pengetatan Masker di Mataram
"Harusnya program-program ini menguntungkan masyarakat bukan menguntungkan pemerintah atau golongannya saja," terangnya.
Dia berharap semua masyarakat ikut serta dalam mengawal program-program pemerintah untuk kemajuan daerah.
BACA JUGA: Gantikan Hery Indra, Irfan Nurmansyah Resmi Pimpin Polres Loteng
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan belum memberikan tanggapan kendati sudah berusaha dihubungi GenPi.co NTB melalui ponsel.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
