Ditegaskan, Kasta NTB sebagai lembaga tidak merasa tertuduh karena tidak punya kepentingan terhadap proyek apapun jenis dan namanya.
"Hanya saja pernyataan seorang kepala daerah yang menyebut ada preman yang suka marah-marah kalau tidak dikasih jatah proyek kan bisa multi interpretatif dan cenderung memicu kegaduhan publik," terangnya
BACA JUGA: Dunia Digital, Wagub NTB Ingatkan Pentingnya Menjaga Etika
Maka sebaiknya, kata Wink, kalau benar ada seperti yang dituduhkan dibuka saja supaya clear.
Sementara itu, dalam WAG tersebut Gubernur NTB Zulkieflimansyah menulis, Kalau tentang DAK dan lain-lain untuk biaya kampanye Gubernur nggak lah. Dari dulu juga sejak di DPR saya nggak pakai yg begini-begini.
BACA JUGA: Baru Menjabat Kapolres, Begini Langkah Penanganan PMK di Mataram
Lagian nyalon gubernur atau bupati kita lihat surveilah, kalau masih pantas ya kita pikir-pikir nyalon lagi. Kalau surveinya jelek walaupun pakai DAK ya kalah juga.
Instruksi saya ke Dikbud menangkan yang akan mengerjakan sendiri karena yang sering ribut-ribut ini seringnya seperti minta jatah preman. Merasa berhak dapat padahal jual proyek saja. Nggak dapat marah-marah. Memang nggak mudah karena hampir kita kenal semua juga.(*)
BACA JUGA: Yuk, Main ke Pantai Sire di Kabupaten Lotara, Dijamin Ketagihan
Simak video berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
