Dikatakan, pembangunan infrastruktur di wilayah selatan, seperti Desa Serage, Pelambek dan Desa Kabul memang masih membutuhkan pembangunan yang maksimal.
Bahkan, hampir semua masyarakat merasa tersisih jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada di wilayah utara dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta kawasan penyangga lainnya.
“Sebagai bentuk kekecewaannya, beberapa dari mereka melontarkan pertanyaan, apa syarat pindah ke Kabupaten Lombok Barat?. Ini penting sebagai catatan eksekutif agar segera melakukan perbaikan dan pemerataan pembangunan," tegas Politisi PKB ini.
BACA JUGA: Miliki Pergub Industri Industri Halal, NTB Didorong Bentuk KDEKS
Dia berharap kepada pemerintah kabupaten untuk lebih aktif turun ke lapangan. Artinya, pemerintah tidak hanya menerima laporan melalui instansi terkait, namun harus bisa merasakan secara langsung kondisi masyarakat di bawah.
“Semoga permasalahan seperti ini bisa segera terealisasi. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama demi kemajuan daerah,” terangnya.
BACA JUGA: IJU Kritik Pemprov NTB yang Bermain Abu-abu di MXGP Samota
Kendati demikian, Sarjana tidak menampik langkah-langkah pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan pembangunan.
Sehingga, masyarakat diharapkan untuk tetap bersabar dan berikhtiar serta mendukung penuh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di semua bidang.
BACA JUGA: Modalnya Cukup Ponsel, Kota Mataram Bakal Uji Coba KTP Digital
"Kami akui, pembangunan di gumi tastura era kepemimpinan Pathul-Nursiah sudah mulai nampak hasilnya. Tinggal beberapa tahapan saja untuk menciptakan pembangunan secara merata,” pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
