GenPI.co Ntb - Pemerintah Kota Mataram menunggu aturan resmi dari pemerintah terkait kebijakan pembelian minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) atau aplikasi PeduliLindungi.
"Kita tidak ingin komentar banyak tentang ini, sebab kita belum terima aturan resminya. Jadi kita lihat dulu bunyi dan arah kebijakan itu seperti apa," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang dilansir dari ANTARA.
Pernyataan itu disampaikannya menyikapi kebijakan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan pembelian minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per litar atau Rp15.500 per kilogram dibatasi maksimal 10 kilogram dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau nomor induk kependudukan (NIK).
BACA JUGA: PT SEG Disorot, Gubernur NTB Ikut Berikan Pembelaan
Menurut Martawang, dalam hal ini pemerintah kota berada pada posisi arif dan bijaksana untuk melihat terlebih dahulu bunyi aturan atau surat resmi dari pemerintah.
Pasalnya selama ini aplikasi PeduliLindungi dimanfaatkan dalam kaitannya untuk memastikan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
BACA JUGA: IJU Kritik Pemprov NTB yang Bermain Abu-abu di MXGP Samota
"Jadi kita perlu tahu arah kebijakan pemerintah ini seperti apa kaitannya dengan minyak goreng curah," ujarnya.
Karena itulah, lanjutnya, pemerintah kota tidak ingin terburu-buru merespons kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Alhamdulillah, 1.959 JCH NTB Telah Tiba di Arab Saudi
"Kita perlu pahami dulu secara menyeluruh barulah kita bisa respon dan siapkan langkah apa yang akan kita lakukan," katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
