GenPI.co Ntb - Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tak dapat hanya mengandalkan upaya pemerintah.
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah menyebut penanganan TPPO butuh keterlibatan seluruh pihak, karena masalah tersebut bukan masalah kecil, butuh penanganan yang konferhensif.
"Tidak mungkin pemerintah saja yang akan berjalan disini, karena sampai sejauh mana sih kemampuan pemerintah. Kalau untuk regulasi iya, pemerintah akan keluarkan regulasi, namun untuk ekseskusi butuh keterlibatan berbagai pihak," katanya dikutip melalui rilis yang diterima GenPi.co NTB.
BACA JUGA: Polda NTB Telusuri Dugaan TPPO di PMI Tenggelam
Wagub NTB menyampaikan ini saat memberikan sambutan dalam pelatihan pencegahan dan penanganan TPPO dan sosialisasi bahaya perkawinan anak yang berlangsung di Universitas Muhamadiyah Mataram, NTB yang berlangsung dari tanggal 17 - 18 Mei 2022.
Ummi Rohmi sapaan akrabnya menuturkan pentingnya untuk terus meningkatkan edukasi, melalui berbagai kegiatan yang sudah ada di masyarakat. Salah satunya melalui Posyandu Keluarga.
BACA JUGA: Putra Lombok Ini Siap Berikan Emas SEA Games dari Atletik
"Di NTB kita intervensi posyandu nya, sehingga di NTB posyandunya tidak lagi menjadi posyandu KIA, atau posyandu yang hanya melayani bayi dan ibu hamil,"ucapnya.
Pelayanan posyandu meliputi terapi, posbindu yang melayani usia produktif, posyandu remaja dan posyandu lansia, sehingga banyak hal - hal krusial yang bisa diberikan melalui posyandu.
BACA JUGA: Sport Tourism di NTB Beri Kontribusi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Melalui Posyandu keluarga, berbagai permasalahan dapat diatasi, diantaranya yaitu stunting, kematian bayi, kematian ibu hamil, perkawinan anak, perdagangan orang, masalah literasi, pendidikan, lingkungan, kebencanaan dan lain sebagainya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
