GenPI.co Ntb - Wacana perpanjangan kekuasaan untuk Presiden Indonesia, dinilai perlu segera dihentikan.
Hal ini tak sejalan dengan amanat reformasi yang membatasi kekuasaan.
Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan mengatakan, Pemilu 2024 belum dilaksanakan, pemerintah sudah mengalami post power syndrome.
BACA JUGA: IJU Mulai Petakan Program Prioritas Partai Demokrat NTB
“Kita harus mengapresiasi ketegasan sikap Bu Megawati Soekarnoputri dan Pak Surya Paloh untuk menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode," katanya melalui rilis yang diterima GenPI.co NTB.
"Dua negarawan senior ini tahu betul konsekuensi dari menghianati demokrasi ini. Rakyat bisa chaos. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat,” tegas Jovan
BACA JUGA: Demi Merah Putih, IJU Ingatkan Semua Pihak Sukseskan MotoGP
Lebih lanjut, kata Jowan, sejarah mengajarkan ketika rakyat terus ditekan dan ditakut-takuti, mereka akan tiba pada satu titik saat mereka melawan balik, sehingga bisa terjadi chaos besar.
Konsekuensi inilah yang dihindari oleh Megawati dan Surya Paloh.
BACA JUGA: IJU Langsung Kumpulkan Anggota Fraksi DPRD NTB
Para pejabat yang sekarang ini berupaya untuk mngutak-atik menghianati amanat reformasi sebaiknya belajar dari Megawati dan Surya Paloh. Biaya politik dan sosialnya akan terlalu besar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
