Dalam struktur pemerintahan, jabatan ini setingkat dengan direktur jenderal, sekretaris jenderal, kepala badan, sekretaris menteri, atau staf ahli menteri serta jabatan lainnya yang setara.
Bambang Mei menegaskan, Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral akan berimplikasi pada kualitas pemilu mendatang. Sebab, Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral tersebut bisa saja berpihak pada kekuatan politik tertentu.
"Akan menjadi sangat berbahaya kalau misalnya yang ditempatkan itu posisinya tidak netral dan berpihak pada suatu kekuatan politik tertentu," kata pria yang karib disapa Didu ini.
Tantangan yang akan dihadapi para Penjabat Kepala Daerah ini juga menurut Didu tidak akan ringan. Sebab, tak ada yang dapat memastikan apakah pada 2023 pandemi Covid-19 sudah berakhir atau belum.
Karena itu kata Didu, mutlak selain netralitas, maka pemahaman Penjabat Kepala Daerah pada pengelolaan pemerintahan dan leadership menjadi sangat penting. Sebab, mereka berpotensi masih akan memimpin dalam situasi krisis.
“Dalam hal ini, integritas dan rekam jejak Penjabat tersebut menjadi sangat penting,” tandas Didu.
Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini juga mengingatkan meski dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah, program-program strategis di pemerintahan juga harus tetap berjalan.
BACA JUGA: Gubernur NTB Ingatkan Pentingnya Menjaga Kamtibmas
Oleh karenanya, para pejabat kepala daerah tersebut sudah pasti akan memiliki peran yang sangat sentral.(*)
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
