Karena itu, Komisi VIII DPR RI kemudian mengambil inisiatif untuk ikut mengakselerasi penyaluran bantuan yang menjadi hak masyarakat tersebut.
Seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI di daerah pemilihannya masing masing, terjun langsung ke lapangan dan memastikan bantuan tersebut dicairkan secara tunai kepada masyarakat tanpa prosedur yang berbelit-belit pada saat itu juga.
“Badan Pemeriksa Keuangan sudah memberi rekomendasi bantuan sosial untuk masyarakat yang belum disalurkan tahun 2021 masih boleh disalurkan di tahun 2022 ini,” ucap politisi gaek ini.
BACA JUGA: Kader PDIP NTB Tanam 11 Ribu Pohon, Ada Apa?
Dia menegaskan, Bansos tersebut sudah harus diterima ribuan KPM di seluruh NTB pada Februari ini bersamaan dengan penuntasan di seluruh Indonesia.
Dan pihaknya akan memastikan mengawal penyaluran tersebut, demi hak-hak masyarakat tertunaikan.
BACA JUGA: Rachmat Dukung Putri HBK Maju Sebagai Senator
Di Pulau Lombok, bantuan tersebut telah disalurkan Rachmat mulai dari Lombok Timur pada Jumat (4/1) melalui Kunjungan Kerja sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Pulau Lombok dalam Rangka Monitoring dan Penuntasan Transaksi Bantuan Sosial BNPT Program Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial RI.
Total pada hari tersebut untuk di Lombok Timur, disalurkan bantuan kepada 772 KPM yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Lenek.
BACA JUGA: Rachmat Hidayat Disebut Sedang Memainkan Manuver Politik
Setiap bulan Bansos diberikan sebesar Rp 200 untuk masing-masing KPM. Total jumlah Bansos mandek yang dicairkan ini untuk enam bulan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
