GenPI.co Ntb - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTB akan serius untuk turut serta mencegah pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Haris Sukamto meyakinkan komitmen tersebut sebagai penguatan pengawasan.
“Saya akan kembali turun ke lapangan bersama tim memastikan tak lagi terjadi pemberangkatan PMI ilegal,” katanya, Senin (10/1) dilansir dari Antara.
BACA JUGA: Cegah PMI Ilegal, Disnakertrans Libatkan TNI-Polri
Haris menjelaskan, pihaknya sudah lama mengeluarkan kebijakan bahwa di tengah pandemi tak ada pelayanan keimigrasian.
“Ketika ada kebijakan itu, masih juga ada orang-orang yang memiliki kepentingan bagaimana caranya mendapatkan itu. Kami tak tahu, itu yang kami telusuri,” ucap dia.
BACA JUGA: Segini Tarif Penyalur PMI Ilegal ke Malaysia
Sebagai komitmen kinerja pembuka di tahun 2022, Haris memastikan pihaknya melalui fungsi keimigrasian akan bekerja secara masif di lapangan.
Haris mempertegas tak akan memberi ampun siapapun yang terlibat dalam pemberangkatan PMI tanpa prosedur.
BACA JUGA: Perekrut PMI Kapal Tenggelam Ditangkap Polda NTB
Hukum yang berlaku akan menjadi dasar menindak di lapangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
