Menurutnya, HPL-HPL tersebut secara materil diterbitkan melawan hukum dan cacat administrasi.
"Bagaimana HPL lahir di atas lahan warga yang masih berkebun di atas tanah tersebut," herannya.
Bahkan, warga sama sekali tidak mengetahui adanya orang atau tim dari BPN Lombok Tengah dan PT ITDC datang ke tanah tersebut untuk pengukuran HPL.
BACA JUGA: Belum Dibayar, Satgas Sengketa Lahan Berjanji Bereskan
Seandainya sesuai prosedur, lanjut Setia, tidak mungkin bisa terbit HPL tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga.(*)
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
