GenPI.co Ntb - Nilai Dana Alokasi Khusus (DAK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB ini tidaklah kecil.
Ditotal baik SMA dan SMA mencapai Rp 153 miliar, baik fisik maupun alat.
Berikut ini, data sekolah penerima di seluruh NTB, DAK Fisik SMA 2022 di Mataram Rp 4.359 066.000.
Sekolah penerima, SMAN 10 Mataram dan SMAN 11 Mataram.
Di Lombok Barat Rp 6.537.803.000, penerima SMAN 1 Gerung, SMAS NW Lingsar, SMAN 1 Narmada dan SMAN 1 Lingsar.
Lombok Tengah Rp 17.379.679.000, penerima SMAN 2 Praya, SMAN 1 Praya Tengah, SMAN 1 Praya Barat, SMAN 1 Jonggat.
SMAN 2 Pujut, SMAN 3 Praya, SMAN 1 Praya Barat Daya, SMA Islam Raudlatul Ulum Bunut Baok.
SMA Islam Nurul Yaqin NW Tundung, SMAS Darul Muhajirin Praya dan SMAS NW Pendem.
SMA di Lombok Timur, sendiri mendapat Rp 17.914.990.000 dengan rincian sekolah penerima SMAN 1 Masbagik.
SMAN 1 Labuhan Haji, SMAN 2 Selong, SMAN 1 Wanasaba, SMAN 1 Wanasaba SMAN 1 Terara, SMAN 1 Selong.
SMAN 3 Selong, SMAS NW Wanasaba dan SMA Perigi.
Sementara, pagu alokasi per sub bidang SMK yang tersebar di NTB sebesar Rp 98.942.700.000.
Sumber media ini, gamblang menyebut keterlibatan oknum di Dikbud NTB yang bermain.
Riuh yang muncul ini, sejatinya tak diperkirakan. Penanggung jawab (PJ) di masing-masing wilayah sudah jelas.
Tiap kabupaten kota, memiliki semacam koordinator. Tugasnya apa? memastikan bila supplier atau penyuplai dapat masuk ke sekolah tersebut.
Sejumlah nama pun dengan gamblang disebutkan. PJ ini berani seperti ini, kata dia, bukan tanpa alasan.
Ada garansi dari oknum, di Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk mengambil fee proyek kepada beberapa supplier.
Jaminannya jelas, nanti akan dapat menyuplai material untuk DAK fisik tersebut.
"Benar memang pengerjaan belum mulai. Tapi, proses sudah berjalan lebih dahulu," kata sumber yang meminta namanya untuk dirahasiakan ini, Kamis (11/8/2022).
Meski saat ini, masih dalam tahap perencanaan, namun sejumlah bukti transfer uang pelicin atau fee beredar.
Dugaan sementara, transfer bertulis fee tersebut adalah uang pengaman untuk meredam sumber keributan.
Setiap PJ, berkoordinasi dengan salah satu oknum di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
Dia membeberkan, awalnya mulanya DAK ini kondusif sampai akhirnya keributan awal terjadi di Lombok Timur.
"Oknum itu minta sumber keributan disenyapkan dengan memberi sebagian hasil fee itu," jelasnya.
Menurut dia, kenapa sudah mengambil fee, itu semua karena setelah berjalan proyek kecil kemungkinan dimainkan.
Lantaran sistem swakelola tipe 1 ini, proses pembayaran langsung ke rekening orang yang mengerjakan atau pemilik barang sesuai progres pembangunan.
Selain itu, disampaikan juga soal keterlibatan sebuah perusahaan dalam DAK ini dengan nilai cukup fantastis.
Agar tidak kelihatan bermain, perusahaan ini mengambil proyek di Pulau Sumbawa dengan nilai berkali-kali lipat.
Sumber media ini pun, membeberkan nama-nama PJ di setiap wilayah tersebut.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah menegaskan bahwa pekerjaan DAK ini belum dimulai.
"Kalau ada yang ribut-ribut bawa nama ini, nama itu, namanya juga usaha," ungkapnya, Kamis (11/8).
Soal informasi yang menyebut ada oknum di Dinas Dikbud yang terlibat dalam fee DAK, dengan tegas Gubernur meminta dilaporkan.
"Laporin saja kalau ada yang begitu-begitu," tegasnya.(habis)