GenPI.co Ntb - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah mendapatkan protes keras dari warga setempat lantaran menjabat sebagai panitia pemilihan kepala desa (Pilkades).
Menurut salah seorang warga Selebung Herman mengatakan, tidak sepantasnya BPD menjadi panitia Pilkades. Hal itu dianggap melanggar aturan.
"Ini sama artinya seorang DPRD merangkap menjadi anggota KPU. Mana bisa seperti itu," katanya, kepada GenPi.co NTB, Jumat (22/4).
Dia tidak ingin, Pilkades yang digelar Agustus 2022 mendatang dicederai oleh hal-hal yang melanggar aturan. Kinerja panitia dalam menyelenggarakan Pilkades ini haruslah jujur dan baik.
"Kami tidak akan membiarkan Pilkades ini tercoreng dengan pelanggaran aturan," ujarnya.
Diharapkan, tranparansi kepada publik harus betul-betul diterapkan untuk menghindari gejolak dikemudian hari.
"Dalam setiap tahapan, masyarakat perlu tahu. Informasi bagian dari hak masyarakat," tegasnya.
Kalau memang BPD bisa menjabat panitia Pilkades, lanjut Herman, jelas-jelas keliru dan masyarakat ingin semua ini berjalan sesuai.
"Apa salah kami sebagai masyarakat menegur. Hal ini kami lakukan semata-mata agar tidak menjadi kebiasaan," urainya.
Dalam audiensi yang digelar di Kantor Camat Batukliang tersebut, Herman mengajak untuk membedah persoalan yang ada agar tidak terulang kembali.
"BPD kami percaya untuk membentuk panitia, tapi kok bisa memilih dan melantik dirinya sendiri oleh Ketua BPD ini," sentilnya.
Dia berharap, kontestasi Pilkades ini dapat berjalan sesuai harapan dan sosialisasi kepada masyarakat harus betul-betul intens dilakukan.
Sementara itu, dihadapan Camat Batukliang dan sejumlah warga Desa Selebung, Ketua BPD Selebung Mulyadi mengaku, dirinya ditunjuk menjadi panitia Pilkades setelah rapat forum dengan anggota BPD lainnya.
"Dari forum itu, disepakati bahwa saya menjadi panitia dan kami tidak tahu jika ini akan menjadi masalah," akunya.
Untuk itu, dia memutuskan mengundurkan diri menjadi panitia Pilkades serta mengganti dengan warga lainnya sesuai kapasitas yang dimiliki.
"Saya sudah mengundurkan diri dan kami sudah mendapatkan penggantinya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Lalu Suherman berjanji dan berkomitmen melaksanakan tugas secara profesional.
"Setiap tahapan dalam Pilkades ini akan kami sosialisasikan kepada masyarakat, termasuk tahapan yang akan kami terima pemilu dari kabupaten. Namun, tahapan dari kabupaten belum kami terima," jelasnya.
Pihaknya juga akan selektif menilai para calon kepala desa (Cakades), mulai dari syarat pencalonan. Bahkan, kurang satu dukungan pun akan diproses pihaknya.
"Syarat pencalonan bukan hanya KTP saja, melainkan juga surat pernyataan. Kami akan tanyakan ke warga bersangkutan atas dukungan itu," terangnya.
Dia memastikan, Pilkades ini akan berjalan baik tanpa ada permainan dan intervensi pihak manapun.
"Kami selaku panitia sudah disumpah dan sumpah itu berat. Bagaimana juga kami bisa bermain, data pemilih sudah jelas dan setiap calon memiliki saksi di TPS," paparnya.(*)