GenPI.co Ntb - Kursi jabatan strategis di sejumlah dinas yang tidak berpenghuni mendapat sorotan dari DPRD Lombok Tengah.
Anggota DPRD Lombok Tengah fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haji Ahmad Supli mengkritik molornya pelaksanaan mutasi yang diwacanakan sejak Januari 2023.
Menurut Supli, pihaknya sudah sering menyampaikan bahwa kinerja pemerintahan saat ini lamban dan suka menunda waktu sehingga membawa persoalan, seperti pendapat asli daerah (PAD) tidak masuk.
BACA JUGA: DPRD Lombok Tengah Dorong Pengadaan Terop dan Sound System
"Akibat molornya mutasi ini program terhambat dan psikologis aparatur sipil negara (ASN) terganggu," kata Supli kepada GenPI.co NTB, Jumat (5/5).
Supli menjelaskan tidak ada kejelasan terkait faktor pegawai diangkat dan diberhentikan.
BACA JUGA: Dobrak Kemapanan, Lalu Iqbal Jadi Anggota DPRD Loteng Usia Muda, Suara Terbanyak
"Mental mereka tentunya menjadi terganggu karena ini menyangkut jenjang karier dan masa kenyamanannya," ujar Supli.
Pihaknya pun meminta mutasi segera dilakukan karena konsepnya sudah jadi sejak lama.
BACA JUGA: Modus Korupsi Pokir dan Dana Hibah, DPRD NTB: KPK Silakan Turun
“Akan tetapi, oleh kepala BKPP mengatakan masih menunggu bupati," jelas mantan pengacara itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
