GenPI.co Ntb - Sejumlah laporan mengenai DAK Dikbud NTB, mulai diterima Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Demokrat.
Ketua BHPP DPD Demokrat NTB, Imam Sofian mengatakan, laporan masuk setelah pihaknya membuka posko pengaduan.
Di antara laporan masuk, ialah adanya indikasi monopoli perusahaan yang menjadi suplier proyek DAK.
Dari laporan tersebut, pihaknya kemudian mengecek dan menghimpun data di lapangan.
Dia menyebut, data yang dikantongi, terdapat satu nama perusahaan yang menyuplai bahan di banyak sekolah.
"Kok ada nama itu saja. Bukankah swakelola dihajatkan pemerataan," katanya kepada GenPI NTB, Rabu (11/1/2023).
Untuk memperjelas hal itu, BHPP menyerahkan data ke DPD Demokrat untuk diteruskan ke fraksi DPRD.
"Tentu ada alasan dong kenapa nama itu yang dipilih. Fraksi Demokrat akan tanyakan alasannya," tegasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
