"Nggak saya hafal, yang jelas izinnya sebelum dilakukan pembangunan," ujarnya.
Terkait dengan kapan dimulainya pembangunan, Rum juga tidak mengetahui detailnya.
Pihaknya sendiri, dalam hal ini hanya mengurus izin dampak lingkungan.
"Selebihnya, izin yang merupakan kewenangan pusat," jelasnya.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, mengeklaim perizinan telah dikeluarkan 2020 lalu.
Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan DLHK NTB, Gunawan mengatakan, tata ruang reservoir diterbitkan PUPR.
"Terkait lokasi sudah ada hasil. Tinggal kami cek pembangunan," katanya.
Laporan yang diterima pihaknya, dari DLH Lombok Utara, letak bangunan sudah sesuai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
