Oleh sebab itu, BPN melakukan program sertifikasi untuk masyarakat transmigrasi yang ada tahun ini.
"BPN Provinsi yang menganggarkan, kami hanya sebagai pelaksana redistribusi tanah," jelasnya.
Ada beberapa kendala, yang menyebabkan sampai saat ini lahan tanah transmigrasi belum mempunyai sertifikat.
BACA JUGA: Kasus Ferdy Sambo, TGB : Tragis dan Menyedihkan
"Kendala utama, adalah proses penyerahan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Wilayah transmigrasi ini, dulunya dikelola pusat dan pada 2015 wilayah ini diserahkan ke pemerintah kabupaten.
BACA JUGA: WSBK 2022, 300 UMKM Lombok Tengah Siap-siap
Saat ini, sudah beberapa proses yang sudah dilaksanakan sehingga sertifikat bisa diberikan secara gratis.
"Pengukuran sudah kami lakukan, identifikasi juga sudah," ungkapnya.
BACA JUGA: BMKG Keluarkan Peringatan, Waspada Karhutla di NTB
Sehingga sisa tiga langkah lagi yaitu penetapan subyek, obyek dan SK pemberian hak lalu sertifikat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
