Disinggung soal kantornya dengan urusan DAK Dikbud NTB ini, Dedi menyebut, memang ada kerjasama.
"Kebetulan kami di perusahaan daerah punya unit bisnis untuk bahan baku material seperti pasir, batu, baja ringan, mebler dan beberapa unit kaitannya dengan pembangunan," ungkapnya.
Disampaikan, dari perintah pimpinannya di perusahaan dia diminta untuk menawarkan orang yang mungkin dapat pekerjaan supaya bisa suplai material.
BACA JUGA: Dugaan Fee DAK Samsul Qomar, Kasek SMAN 1 Jonggat Kebingungan
"Akhirnya kami cari tahu dan bertemu beberapa orang yang informasinya sedang mengincar pekerjaan ini (DAK)," imbuhnya.
Sebenarnya, lanjut dia, DAK ini tidak bisa diatur orang swasta dan itu murni dinas dan sekolah yang mengatur.
BACA JUGA: Kisruh DAK di NTB, Sekolah Penerima Disoal, Viral Transfer Fee
Ditanya terkait komunikasi dengan Ikhwan, dia mengaku secara pribadi tidak pernah koordinasi.
"Kalau perusahaan pernah koordinasi tapi kalau saya pribadi tidak ada," imbuhnya.
BACA JUGA: Ngeri, Lagi Fee Diduga DAK Beredar, Muncul Nama Petinggi Partai
Deddy pun menyebut tak tahu menahu dengan Robihatul Khairiyah yang juga menjadi perhatian karena adanya bukti transfer fee.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
