GenPI.co Ntb - Atas desakan warga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat mengeluarkan surat rekomendasi untuk menonaktifkan sementara oknum kepala desa di Praya Barat Daya inisial IS.
Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusifitas desa setelah sebelumnya oknum tersebut dituduh melakukan tindakan asusila.
Surat rekomendasi tersebut akan di kirim ke Bupati Lombok Tengah (Loteng) dengan harapan supaya tidak ada gejolak yang dapat membuat stabilitas di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Wagub Ingatkan Pembangunan di NTB Berorientasi Lingkungan
Ketua BPD Nasuhi dihadapan warga mengatakan, rekomendasi non aktif sementara oknum kepala desa itu dilakukan untuk menjawab dari tuntutan masyarakat yang beberapa hari lalu telah melakukan aksi di kantor desa.
"BPD dalam hal ini akan selalu berpihak kepada masyarakat. Surat rekomendasi ini kami keluarkan untuk menjawab tuntutan dari warga," katanya kepada GenPi.co NTB Jumat (29/7).
BACA JUGA: Lengkapi Berkas ke Jaksa, Polres Mataram Musnahkan Ganja
Terkait dengan masih adanya warga yang belum puas atas belum terkabulkan permintaannya untuk mencopot kades dari jabatannya, dia mengaku hanya dapat memberikan rekomendasi saja
"Untuk selebihnya, itu merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Loteng dalam hal ini DPMD," ujarnya.
BACA JUGA: Wow, Panjang Kereta Gantung Rinjani Diperkirakan Sampai 10 Km
Sementara itu, koordinator massa aksi Samsul Hulaifi menyampaikan apresiasi kepada BPD yang telah sigap melihat situasi di tengah - tengah masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
