Pada poin keempat atau terakhir dijelaskan, segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD dan APBN masing-masing perangkat daerah terkait.
"Di sini pasti ada APBD yang dipakai. Apalagi, ada BUMD kita yang terlibat di sana. Padahal ini swasta yang dikelola PT Samota Enduro Gemilang (SEG) yang direkturnya anak Gubernur NTB itu sendiri," cecarnya.
Menurut Aji Man sapaannya, mustahil apabila PT SEG itu hanya memfasilitasi komunikasi. Pasti perusahaan tersebut terlibat dalam proses pendanaan maupun penerimaan sponsor dan pastinya swasta mencari keuntungan.
BACA JUGA: Fitra NTB : SK Gubernur Soal MXGP, Dewan Jangan Cepat Terbuai
"Kami dari fraksi Demokrat sudah menyatakan sikap untuk mendalami persoalan ini dan tidak akan pernah terbuai," tegasnya kembali.
Dia tidak memungkiri bahwa peran pemerintah daerah memang ada di setiap event. Terlebih lagi MXGP merupakan event internasional.
BACA JUGA: 3 Kesuksesan MXGP, Menurut Sang Komandan Lapangan
Setiap event internasional maupun nasional pasti didukung karena ada geliat ekonomi, promosi daerah dan perhatian pemerintah pusat.
"Tapi sejauh mana peran kita, ya memfasilitasi kemudahan dalam perizinan, keamanan, ketersediaan transportasi, edukasi masyarakat dan perbaikan infrastruktur atau akses menuju arena," terangnya.
BACA JUGA: IJU Kritik Pemprov NTB yang Bermain Abu-abu di MXGP Samota
Namun, yang terjadi malah melibatkan ASN untuk membersihkan arena sirkuit. Menurutnya, jika membersihkan kota tidak masalah dikerahkan. Namun ini sudah masuk terlalu dalam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
