Dia mencontohkan, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) saja tidak mau anaknya terlibat menjadi vendor.
"Gubernur NTB telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Meski tidak ada melanggar hukum namun melanggar etika publik," tegasnya.
Terlebih lagi, lanjut Ramli, Pemerintah Provinsi NTB selalu menggaungkan sukseskan MXGP dan itu seolah-olah pejabat pemerintah mengajak menyukseskan anak gubernur selaku penyelenggara.
BACA JUGA: 3 Penerbangan Bakal Angkut Logistik MXGP Samota
Ditanya soal anggaran MXGP yang terkesan tertutup, Fitra NTB pun menyayangkan hal tersebut. Seharusnya, anggaran untuk agenda besar sekelas MXGP disampaikan ke publik agar masyarakat tahu.
"Kami pun belum menerima dokumen terkait anggaran MXGP sehingga belum bisa menganalisis jumlah anggaran," jelasnya.
BACA JUGA: Tiket MXGP Samota Mulai Diborong Penonton
"Pemerintah ini hanya bilang sukseskan sukseskan, tapi kita tidak tahu di belakangnya seperti apa," sentilnya.
Sebelumnya, Komandan Lapangan MXGP Ridwan Syah yang dikonfirmasi terkait PT ESG sebagai perusahaan milik Guernur NTB tak menjawab gamblang. Dia sebagai komandan lapangan hanya berupaya memastikan acara ini berjalan lancar.
BACA JUGA: Jaga Ketertiban MXGP, Polres Sumbawa Amankan Puluhan Botol Miras
Terkait perusahaan penyelenggara pun, dia menilai siapapun boleh mengerjakannya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
