GenPI.co Ntb - Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun mengatakan, intervensi perlindungan sosial di daerah harus tepat sasaran dan mampu menekan jumlah orang miskin baru di Kabupaten Lombok Barat.
"Salah satunya melalui pengelolaan pasca panen dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga mampu menyerap tenaga kerja," katanya membuka secara resmi Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Rabu (1/12).
Dijelaskan, digelarnya rakor tersebut untuk membangun koordinasi antar stakeholder dalam rangka mensinergikan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
.
"Selain itu bertujuan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan TKPKD, serta meningkatkan pemanfaatan data dalam mengintervensi program-program penanggulangan kemiskinan," bebernya.
.
Pada rapat koordinasi ini dihadiri oleh BPS Lombok Barat, Baznas, Bank NTB syariah dan PT Pelindo serta lembaga non pemerintah untuk bersama-sama dalam penanggulangan kemiskinan.
.
Sumiatun berharap semua perangkat daerah, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah membangun kerjasama yang produktif. Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat masih sekitar 14,28 persen tahun 2020.
.
"Rakor TKPKD ada pemikiran dan inovasi semua perangkat daerah untuk menurunkan angka kemiskinan," tukasnya.(*)
BACA JUGA: 4 Kuliner Khas Lombok dengan Cita Rasa Nendang Banget
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
